HEADER PA PKC2021 faisal

  • ZI Papkc
  • MAKLUMAT PELAYANAN
  • WhatsApp Image 2021-05-24 at 12.37.09.jpeg
  • Belasungkawa Ibunda Ibuk WAKA.PNG
  • WhatsApp Image 2021-05-31 at 15.43.25.jpeg
  • WhatsApp Image 2021-07-16 at 14.31.03 3.PNG
  • WhatsApp Image 2021-07-19 at 10.41.38.jpeg
  • Capture 3.PNG
  • Ucapan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 H.jpeg
  • Ucapan Kemerdekaan RI 76 Tahun 2021 2.jpeg
  • WhatsApp Image 2021-08-18 at 15.53.56.jpeg
  • WhatsApp Image 2021-10-11 at 10.23.57.jpeg

Mengkritisi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak | Oleh: H. A. Zahri, S.H, M.HI (26/4)

Ditulis oleh Nurhadi Pratama Putra on .

Ditulis oleh Nurhadi Pratama Putra on . Dilihat: 166

MENGKRITISI STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Oleh: H. A. Zahri, S.H, M.HI

(Ketua Pengadilan Agama Trenggalek)

A. Pendahuluan

Meningkatnya kesadaran pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di negara kita ditandai ketika pada 26 Januari 1990 Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi tentang Hak Anak (Convention on the Rights on the Child) yang digagas oleh Majelis Umum PBB. Kemudian ditindaklanjutidengan mengesahkan/meratifikasi Konvensi tentang Hak Anak tersebut sebagai aturan hukum positif pada 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Hal paling mendasar yang dilakukan Indonesia dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak sesuai Konvensi tentang Hak Anak adalah dengan memasukkan isu perlindungan anak ke dalam konstitusi.Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 memasukkan Pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.


Selengkapnya KLIK DISINI

Hubungi Kami

Telp: 0761-493458

Handphone: 0822-8366-3779

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. & Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.