Komitmen Wujudkan Tertib Administrasi BMN, ASN PA Pangkalan Kerinci Selesaikan
Penyampaian LBKP, LBP-W, dan LBP-E1 Semester I Tahun Anggaran 2026
Pangkalan Kerinci, Senin 20 Juli 2026
Dalam rangka memenuhi kewajiban pelaporan Barang Milik Negara (BMN) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, ASN Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Hardani, S.T., bersama Yulika Deni, telah menyelesaikan penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP), Laporan Barang Pengguna Wilayah (LBP-W), dan Laporan Barang Pengguna Eselon I (LBP-E1) Semester I Tahun Anggaran 2026.
Penyusunan laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara serta Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-154/PB/2026 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2026. Seluruh proses penyusunan dilakukan secara cermat dengan mengacu pada data BMN yang valid dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Setelah seluruh data diverifikasi, laporan berhasil disampaikan melalui aplikasi e-SADEWA Mahkamah Agung pada menu Penatausahaan – LBKP, sebagai bagian dari mekanisme pelaporan BMN di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penyampaian laporan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam menjaga kualitas tata kelola aset negara yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi.
Hardani, S.T., dan Yulika Deni memastikan setiap tahapan penyusunan laporan dilaksanakan dengan penuh ketelitian sehingga informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung proses konsolidasi laporan BMN pada tingkat wilayah maupun eselon I.
Melalui penyampaian LBKP, LBP-W, dan LBP-E1 Semester I Tahun Anggaran 2026, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengelolaan Barang Milik Negara yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance, sekaligus mewujudkan tata kelola administrasi yang semakin berkualitas di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
