Oleh: Achmad Cholil *)

Ketika disebut kata peradilan agama, banyak orang masih menganggap institusi ini masih di bawah binaan Kementerian Agama. Padahal sejak diberlakukannya sistem satu atap (one-roof system) yang pertama kali diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 1999, semua hal yang berkaitan dengan peradilan (peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer) berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung(MA). Sistem Satu Atap sendiri mulai efektif berjalan sejak 2004.

Belum banyak yang menyadari bahwa sejak jatuhnya Soeharto dengan rezim orde barunya, peradilan agama telah berhasil secara sistematis melakukan reformasi secara fenomenal dalam kurun waktu yang cukup singkat sejak berada dalam Sistem Satu Atap tersebut. Keberhasilan ini sudah diakui oleh sejumlah pengamat, ilmuan, dan aktivis peradilan internasional serta tentunya berbagai kalangan dalam negeri yang intens mengikuti perkembangan dunia peradilan.

Wahyu Widiana, Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag) MA, adalah tokoh dibalik kesuksesan reformasi itu. Wahyu Widiana bukan nama yang asing bagi komunitas dan pemerhati peradilan Australia. Namanya juga sudah begitu akrab di telinga para anggota dan pengurus IACA (International Association for Court Administration), sebuah organisasi internasional tentang administrasi pengadilan yang berdiri tahun 2004 dan bermarkas di Amerika Serikat.

Ketua PA Pangkalan kerinci, Drs. H. Kamaruddin My, SH, MH memimpin rapat dinas dengan didampingi oleh Wakil Ketua PA Pangkalan Kerinci, Drs. Agusti

Pangkalan Kerinci - Bertempat di ruang sidang utama, Senin, (7/5) PA Pangkalan Kerinci mengelar rapat evaluasi sekaligus sosialiasi hasil rapat koordiniasi dan konsultasi PTA Pekanbaru dengan pimpinan pengadilan agama se-wilayah hukum PTA Pekanbaru yang diselenggarakan pada Kamis, (3/5) lalu.

Rapat dinas yang berlangsung tepat pukul 14.00 WIB itu dipimpin langsung oleh Ketua PA Pangkalan Kerinci, Drs. H. Kamaruddin My, SH, MH dengan didampingi oleh Wakil Ketua PA Pangkalan Kerinci, Drs. Agusti dan diikuti oleh seluruh hakim dan pegawai di lingkungan PA Pangkalan kerinci.

Tampilan pembuka sistem aplikasi APIP (Administrasi permohonan Informasi & Pengaduan)

Pangkalan Kerinci - setiap badan publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat 3 wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah, cepat, cermat dan akurat.